PALANGKA RAYA – Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan petani, terutama karena terjadi saat biaya produksi perkebunan justru terus meningkat.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan turunnya harga sawit sangat dirasakan oleh petani. Di sisi lain, harga berbagai kebutuhan penunjang perkebunan seperti pupuk, obat-obatan, hingga bahan bakar minyak (BBM) masih relatif tinggi.
“Sekarang harga sawit turun, sementara harga pupuk, obat-obatan, BBM, dan kebutuhan lainnya justru naik. Ini yang sangat dirasakan petani,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Sutik, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia berharap ada langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sawit agar tidak terus merosot dan berdampak pada pendapatan petani.
Meski demikian, ia menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tata niaga sawit. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik, yakni menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil sekaligus melindungi petani dari kemungkinan permainan harga.
“Kalau memang ini bagian dari penyesuaian kebijakan tata niaga sawit, saya setuju karena tujuannya baik, yakni melindungi petani dan mencegah permainan harga oleh pengusaha tertentu,” katanya.
Ia menilai penataan tata niaga sawit dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi industri perkebunan. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak yang saat ini dirasakan petani akibat turunnya harga jual hasil panen mereka.
Sutik berharap, pemerintah segera menghadirkan solusi yang mampu menjaga kestabilan harga sawit sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga di tengah meningkatnya biaya operasional perkebunan.
“Harapan kita tentu harga sawit bisa kembali stabil, sehingga petani tidak terlalu terbebani dan tetap mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil kebunnya,” tandasnya. (*)
Editor: Logman Susilo
