PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mendorong bupati dan wali kota di seluruh Kalimantan Tengah untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat realisasi program revitalisasi sekolah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan usulan yang masuk melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), karena proses mendapatkan bantuan pembangunan maupun rehabilitasi sekolah harus mengikuti antrean yang cukup panjang.
“Kalau daerah pasif, tentu harus menunggu sesuai antrean. Tetapi jika aktif melakukan komunikasi dan pendekatan, peluang mendapatkan bantuan akan lebih besar sehingga pembangunan sekolah bisa lebih cepat terealisasi,” kata Sugiyarto, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadirkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke daerah patut diapresiasi. Kehadiran pejabat pusat dinilai menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan pembangunan pendidikan di daerah.
Menurut Sugiyarto, momentum kunjungan menteri maupun wakil menteri harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperjuangkan kebutuhan sekolah yang memerlukan perbaikan maupun revitalisasi.
“Momentum kunjungan menteri maupun wakil menteri harus dimanfaatkan untuk menyampaikan kebutuhan daerah, khususnya terkait perbaikan dan revitalisasi sekolah,” ujarnya.
Politikus DPRD Kalteng itu menjelaskan, komunikasi yang intensif dengan kementerian terkait dapat menjadi salah satu strategi mempercepat masuknya program pembangunan pendidikan ke daerah. Sebab, selain melalui data dan usulan administratif, dukungan pemerintah pusat juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang baik antara daerah dan kementerian.
Karena itu, ia berharap seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah tidak hanya menunggu proses administrasi berjalan, tetapi juga aktif melakukan koordinasi dan menyampaikan kebutuhan riil pendidikan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, upaya jemput bola tersebut penting agar pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dapat lebih cepat terealisasi, sehingga kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat juga semakin meningkat.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu kebutuhan sekolah harus terus diperjuangkan agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” tandasnya. (*)
Editor: Logman Susilo
