PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak membuka rekrutmen guru baru tanpa didukung kesiapan anggaran. Menurutnya, kebutuhan tenaga pendidik memang mendesak, namun kemampuan keuangan daerah harus tetap menjadi pertimbangan utama.
“Kalau ingin menambah guru, anggarannya harus dipastikan lebih dulu. Jangan sampai setelah diangkat justru pemerintah kesulitan membayar gajinya,” kata Sugiyarto, Rabu (22/7/2026).
Ia menilai pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat dampak penambahan tenaga pendidik terhadap APBD. Pasalnya, hingga kini masih ada daerah yang menghadapi kendala dalam pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Sekarang untuk membayar PPPK paruh waktu saja masih menjadi tantangan. Jadi kalau ingin mengangkat guru lagi, harus jelas dari mana sumber anggarannya,” tegasnya.
Sugiyarto mengungkapkan, kekurangan guru masih terjadi di sejumlah sekolah di Kalimantan Tengah. Bahkan, di beberapa sekolah kepala sekolah ikut mengajar, sementara sebagian guru harus merangkap mengampu lebih dari satu mata pelajaran.
Meski demikian, ia mendukung upaya penambahan tenaga pendidik untuk mengatasi kekurangan guru. Hanya saja, langkah tersebut harus disertai perencanaan anggaran yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan guru dan keberlanjutan fiskal daerah harus berjalan seimbang sehingga pelayanan pendidikan kepada masyarakat tetap optimal tanpa membebani APBD di kemudian hari. (*)
Editor: Logman Susilo
