PALANGKA RAYA – Kekurangan guru kejuruan di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terutama di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah (Kalteng), menjadi perhatian DPRD Kalteng. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu proses pembelajaran, terutama kegiatan praktik siswa.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan persoalan tersebut semakin serius karena banyak guru kejuruan yang memasuki masa pensiun, sementara tenaga pengganti belum tersedia.
“Apalagi SMK, ini banyak sekali guru-guru yang terkait dengan kejuruan. Ini yang sekarang banyak yang pensiun, penggantinya tidak ada. Kan jadi masalah kalau seperti itu,” ujar Sugiyarto, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, kebutuhan guru di SMK tidak dapat dipenuhi secara sembarangan. Setiap jurusan membutuhkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian, khususnya untuk mata pelajaran praktik.
“Enggak mungkin guru tata buku kemudian harus mengajar praktik mesin. Itu kan enggak mungkin,” tegasnya.
Sugiyarto mengatakan persoalan kekurangan guru tersebut ditemukan saat DPRD Kalteng melakukan kunjungan ke sejumlah SMA dan SMK di daerah. Karena itu, pemerintah dinilai perlu segera melakukan pemetaan kebutuhan guru secara lebih rinci berdasarkan sekolah dan jurusan.
Ia menilai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat menjadi dasar untuk mengetahui sekolah dan bidang keahlian yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Data tersebut kemudian dapat digunakan sebagai bahan pengusulan formasi guru sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
“Jadi kebutuhan guru ini sebenarnya bisa dilihat dari Dapodik. Tinggal dipetakan mana sekolah dan bidang keahlian yang kekurangan,” pungkasnya.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar kekurangan guru kejuruan tidak berlarut-larut dan proses pembelajaran, khususnya praktik siswa SMK di wilayah pedalaman, tetap berjalan optimal. (*)
Editor: Logman Susilo
