PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah pusat membatasi pembelian Pertalite bersubsidi berdasarkan kelompok ekonomi masyarakat mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menilai kebijakan tersebut penting untuk memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, Pertalite sebagai BBM bersubsidi memang seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik diharapkan menggunakan BBM nonsubsidi.
“Kita memahami bahwa Pertalite adalah BBM bersubsidi. Pertalite memang diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” kata Junaidi.
Ia menilai pemanfaatan data pemerintah dalam menentukan kelompok penerima subsidi dapat menjadi langkah untuk mencegah BBM bersubsidi justru dinikmati masyarakat yang tergolong mampu.
Namun, Junaidi mengingatkan agar penerapan kebijakan tersebut tidak justru menyulitkan masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi.
Selain ketepatan data penerima, ketersediaan Pertalite di lapangan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
“Prinsipnya, BBM subsidi silakan diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, sedangkan masyarakat yang mampu silakan menggunakan BBM nonsubsidi,” tegasnya.
Junaidi juga berharap penerapan sistem desil yang saat ini masih dalam tahap pengujian dapat berjalan akurat dan adil.
Menurutnya, jangan sampai kebijakan untuk menertibkan subsidi malah menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat akibat data yang tidak tepat atau akses BBM subsidi yang semakin sulit.
DPRD Kalteng pada prinsipnya mendukung subsidi yang lebih tepat sasaran, tetapi pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan. (*)
Editor: Logman Susilo
