PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah lebih aktif mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat revitalisasi infrastruktur sekolah.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lain agar kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan tetap dapat dipenuhi.
“Kita menyarankan supaya OPD terkait lebih banyak berkomunikasi dengan kementerian,” kata Sugiyarto, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, sejumlah program revitalisasi sekolah telah mendapat dukungan pendanaan langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, perlu memastikan seluruh data sekolah yang membutuhkan perbaikan tercatat secara lengkap dan akurat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Sepanjang Dapodiknya masuk, itu akan masuk di data mereka (kementerian). Nah, itu yang harus kita kejar,” jelasnya.
Sugiyarto menilai, pemanfaatan program pemerintah pusat dapat membantu mengurangi beban APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Terlebih, kemampuan keuangan daerah saat ini terbatas dan harus dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan.
“Revitalisasi pendidikan ini banyak yang langsung dana dari pusat. Jadi peluang itu harus dimanfaatkan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menunggu program bantuan dari pemerintah pusat. Komunikasi dan koordinasi dengan kementerian perlu diperkuat, termasuk aktif mengusulkan sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan agar masuk dalam sasaran program revitalisasi nasional.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan pemerataan kualitas sarana pendidikan di Kalteng sekaligus mempercepat perbaikan sekolah yang kondisinya membutuhkan penanganan. (*)
Editor: Logman Susilo
