PALANGKA RAYA – Keberlanjutan program beasiswa Kalteng Berkah menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam pembahasan anggaran 2027. Dewan meminta Pemerintah Provinsi Kalteng menghitung kebutuhan program tersebut secara menyeluruh agar bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak terhenti di tengah masa studi.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan proyeksi anggaran daerah pada 2027 perlu disusun secara cermat. Pasalnya, kenaikan anggaran dinilai belum cukup besar untuk menutup seluruh kebutuhan program pemerintah tanpa perencanaan yang matang.
“Anggaran pada 2027 ini naiknya hanya sedikit, dari Rp5,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun,” ujar Sugiyarto, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, tambahan sekitar Rp200 miliar tersebut harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan pemerintah. Karena itu, kebutuhan anggaran Kalteng Berkah harus dihitung berdasarkan jumlah penerima hingga seluruh masa studi.
DPRD, kata Sugiyarto, tidak ingin program beasiswa hanya mampu membiayai mahasiswa pada awal masa pendidikan, tetapi kemudian terkendala ketika memasuki semester berikutnya.
“Jangan hanya membiayai semester satu, dua, dan tiga, lalu semester empatnya libur. Nah, ini kan akan menjadi masalah besar bagi mahasiswa,” tegasnya.
Ia meminta Pemprov Kalteng segera menyusun proyeksi kebutuhan secara detail, mulai dari jumlah penerima, jenjang pendidikan hingga lama masa studi. Perhitungan tersebut penting agar anggaran yang disiapkan benar-benar mampu menjamin keberlangsungan bantuan.
“Kami terus mengingatkan hal ini karena program tersebut merupakan janji Gubernur. Jadi, pembiayaannya mutlak harus ter-cover dengan aman di anggaran 2027,” katanya.
Saat ini, pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berlangsung. DPRD Kalteng akan terus mencermati struktur belanja daerah, termasuk memastikan program pendidikan yang menyangkut kepentingan mahasiswa memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
Bagi DPRD, keberlanjutan Kalteng Berkah perlu dipastikan sejak awal. Sebab, bagi mahasiswa penerima manfaat, kepastian pembiayaan bukan sekadar persoalan angka dalam APBD, tetapi menyangkut keberlangsungan pendidikan hingga mereka menyelesaikan studi. (*)
Editor: Logman Susilo
Ikuti saluran ayokalteng di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbC1QZ4KGGGAxXIeWX2n
