PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (BPBD) terus meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi secara daring bersama sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya BPBD kabupaten/kota se-Kalteng, BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Sekretaris BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Noor Aswad, menegaskan bahwa pencegahan menjadi faktor utama dalam menekan angka kejadian karhutla di wilayah Kalteng.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak awal. Pencegahan menjadi kunci utama agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat, termasuk melalui optimalisasi posko serta pengawasan di wilayah rawan kebakaran.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, menjelaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara terpadu saat status siaga darurat, mulai dari patroli hingga penegakan hukum.
Berbagai langkah teknis juga terus dioptimalkan, seperti pembangunan sekat kanal, sumur bor, mobilisasi relawan, serta pemanfaatan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi kebakaran.
Di sisi lain, BMKG Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan adanya potensi El Nino lemah pada tahun 2026 yang dapat memengaruhi pola musim kemarau. Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
Melalui koordinasi yang solid, diharapkan upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat. (git)
Editor: Logman Susilo
