Kuala Kapuas – Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera (NBDPS) DPRD Kabupaten Kapuas mendesak agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 dibahas lebih mendalam supaya alokasi anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NBDPS, Sutarno, saat rapat paripurna pembahasan nota keuangan. Menurut Sutarno, RAPBD tidak boleh berhenti menjadi dokumen formal semata, melainkan harus menjadi instrumen nyata yang membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kapuas.
Fraksi NBDPS menekankan prioritas anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. Selain alokasi untuk pembangunan fisik, Sutarno meminta perhatian pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga medis serta ketersediaan obat-obatan di seluruh puskesmas.
Selain fokus pada prioritas, fraksi juga menyerukan efisiensi belanja daerah. Sutarno menyoroti pos belanja nonprioritas seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang yang tidak mendesak sebagai area yang perlu dikaji ulang untuk menghemat anggaran.
Fraksi NBDPS juga mendorong alokasi untuk program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Menurut mereka, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah serta program ekonomi lokal akan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
Sutarno menambahkan, pembahasan yang matang antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar perencanaan anggaran mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Sutarno berharap, fraksi dan pemerintah daerah dapat bekerja sama intensif sehingga RAPBD 2026 benar-benar berdampak dan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif. (AK)
