PALANGKA RAYA – Rencana menjadikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai jalur utama distribusi barang bersubsidi mendapat perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Kebijakan tersebut dinilai memiliki tujuan baik, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi geografis Kalteng yang luas dan banyak wilayah terpencil.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan pemerintah perlu memastikan kesiapan koperasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh. Terutama menyangkut kemampuan menjangkau masyarakat di daerah yang selama ini memiliki tantangan distribusi cukup tinggi.
“Saya bisa memahami dan menyepakati tujuan kebijakannya. Tetapi, induk Koperasi Merah Putih nantinya harus memastikan adanya pembagian peran dan kemitraan dengan pelaku usaha yang sudah ada,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Menurut Purdiono, pelaku usaha yang selama ini berperan dalam mendistribusikan kebutuhan pokok ke masyarakat tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Keberadaan mereka justru dapat menjadi bagian dari sistem kemitraan bersama Koperasi Merah Putih.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar distribusi barang bersubsidi tetap berjalan lancar, terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
Purdiono menyebut tantangan terbesar bukan hanya pada pengelolaan koperasi, tetapi juga memastikan barang dapat sampai kepada masyarakat di seluruh pelosok Kalteng.
“Tidak mungkin seluruh kebutuhan masyarakat dapat dilayani hanya oleh koperasi, apalagi tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah oleh Koperasi Merah Putih. Persoalan distribusi dan jangkauan pelayanan juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan sistem distribusi secara menyeluruh sebelum kesiapan di lapangan benar-benar dipastikan.
Menurutnya, sistem yang dibangun harus mampu menggabungkan peran koperasi dengan jaringan pelaku usaha yang sudah berjalan, sehingga tidak menimbulkan hambatan baru dalam penyaluran barang bersubsidi.
Purdiono berharap pemerintah dapat menyusun pola distribusi yang realistis dan menyesuaikan karakteristik wilayah Kalteng. Dengan begitu, ketersediaan barang bersubsidi tetap terjaga dan masyarakat di daerah terpencil tidak kesulitan memperoleh kebutuhan pokok.
“Yang paling penting, bagaimana barang bersubsidi bisa sampai kepada masyarakat secara merata, mudah dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
Editor: Sari Fatimah
