PALANGKA RAYA – Di tengah pembangunan yang terus berjalan, masih ada anak-anak di pedalaman Kalimantan Tengah yang harus menyeberangi sungai untuk bisa sampai ke sekolah. Persoalan serupa juga dirasakan masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena akses jalan belum memadai.
Kondisi tersebut dinilai menjadi gambaran bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, penyusunan APBD Kalteng 2027 didorong agar lebih fokus menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Maryani Sabran mengatakan, anggaran daerah seharusnya tidak hanya diarahkan pada proyek pembangunan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedalaman.
“Lebih baik kita memprioritaskan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Masih ada anak-anak yang harus menyeberang sungai untuk sekolah karena belum ada jembatan. Bahkan ada yang berangkat tanpa memakai sepatu,” ujar Maryani, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, persoalan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah pedalaman masih cukup kompleks. Mulai dari jalan yang rusak, minimnya jembatan penghubung, keterbatasan penerangan, fasilitas kesehatan hingga kebutuhan rumah layak huni.
Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Keterbatasan infrastruktur secara langsung memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, Maryani meminta pemerintah daerah lebih jeli dalam menentukan skala prioritas anggaran. Setiap program yang masuk dalam APBD harus mempertimbangkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurutnya, kondisi di lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, bukan semata-mata melihat besaran angka dalam dokumen anggaran.
“Kalau saya punya kewenangan, jalan dan jembatan pasti menjadi prioritas. Saat menyusun anggaran kita harus memakai hati, bukan hanya melihat angka. Yang paling penting adalah menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Maryani berharap pembahasan APBD 2027 dapat menjadi momentum memperkuat pemerataan pembangunan. Wilayah pedalaman, kata dia, harus mendapat perhatian yang proporsional agar masyarakat tidak terus menghadapi kesenjangan akses.
Ia menilai pembangunan jalan dan jembatan akan memberikan dampak berantai. Selain mempermudah anak-anak menuju sekolah dan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan, infrastruktur yang baik juga membuka akses ekonomi serta memperlancar mobilitas warga.
“Jangan sampai masyarakat di pedalaman terus tertinggal hanya karena persoalan akses. APBD harus benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan mereka,” pungkasnya.(*)
Editor: Logman Susilo
