PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui dukungan nyata bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Salah satunya dengan mematangkan Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) yang dibahas dalam rapat virtual di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini.
Rapat tersebut dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng.
Dalam arahannya, Darliansjah menegaskan bahwa UMKM di Kalteng masih menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari rendahnya akses kredit formal, tingginya biaya dana, hingga banyaknya pelaku usaha yang belum bankable.
“Intervensi tidak cukup hanya subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha,” tegasnya dikutip dari MMC Kalteng.
Program HAGUET hadir sebagai solusi komprehensif melalui kolaborasi antara Pemprov Kalteng, perbankan khususnya Bank Kalteng serta dukungan lembaga penjamin.
Melalui skema ini, pelaku UMKM berpeluang mendapatkan kredit dengan bunga nol persen. Hal itu dimungkinkan karena bunga kredit sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama, yakni 3 persen oleh pemerintah daerah melalui APBD dan 3 persen oleh pihak bank.
Dengan demikian, pelaku usaha hanya perlu membayar pokok pinjaman tanpa dibebani bunga.
Program ini menyasar sekitar 3.000 pelaku UMKM di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, UMKM olahan, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa. Adapun plafon kredit yang disediakan mencapai maksimal Rp50 juta per debitur.
Tak hanya pembiayaan, program ini juga dilengkapi dengan penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng hingga 70 persen, serta pendampingan usaha secara menyeluruh, mulai dari pra hingga pasca penyaluran kredit.
Selain itu, inovasi digital juga menjadi bagian penting dalam program ini. Pemprov Kalteng merancang dashboard monitoring berbasis data untuk memantau penyaluran kredit, perkembangan UMKM, hingga potensi risiko kredit macet secara real time.
Dari sisi ekonomi, program HAGUET diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar, serta membuka peluang kerja bagi 6.000 hingga 9.000 tenaga kerja.
Pemprov Kalteng saat ini juga tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur, serta memperkuat kerja sama dengan perbankan dan lembaga penjamin agar implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui program ini, diharapkan UMKM di Kalimantan Tengah dapat naik kelas, semakin mandiri, dan memiliki daya saing yang kuat di pasar.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. (*)
Editor: Logman Susilo
