PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah progresif untuk memastikan akurasi dan transparansi program unggulannya, Kartu Huma Betang Sejahtera. Melalui pembukaan kanal pengaduan resmi, masyarakat kini dapat berpartisipasi aktif dalam proses validasi data calon penerima bantuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa laman humabetang.id telah diluncurkan sebagai pusat verifikasi dan validasi data penerima bantuan.
Ia mengungkapkan, hingga Rabu (25/2/2026), jumlah laporan yang masuk menunjukkan lonjakan signifikan.
“Kami membuka kanal ini agar masyarakat bisa proaktif melaporkan warga yang sekiranya layak dibantu. Responnya sangat positif, per hari ini saja sudah ada sekitar 30.000 aduan yang masuk secara real-time. Ini menjadi basis data yang kuat untuk pemutakhiran ke depan,” ujarnya usai mengikuti rapat sosialisasi implementasi program di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.
Untuk memastikan setiap laporan yang masuk benar-benar valid, masyarakat diwajibkan melampirkan dokumen pendukung saat membuat aduan. Dokumen tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), foto kondisi tempat tinggal, serta surat keterangan kondisi ekonomi.
Rangga menegaskan, kelengkapan data tersebut sangat penting agar pemerintah memiliki gambaran yang menyeluruh mengenai kelayakan calon penerima manfaat.
Saat ditanya terkait kemungkinan tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), ia menyebut prioritas utama program ini adalah masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sama sekali.
“Meskipun masih ada kemungkinan penerima bansos lain ikut terdata, kami tetap mengutamakan asas pemerataan. Fokus kami adalah menjangkau masyarakat Kalteng yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah menerima bantuan apapun,” tegasnya.
Untuk mengatasi kendala geografis dan keterbatasan akses digital di sejumlah wilayah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menurunkan relawan ke lapangan. Sebanyak 1.432 relawan telah disebar ke desa dan kelurahan guna melakukan verifikasi faktual.
Setiap desa ditempatkan minimal satu relawan, bahkan di wilayah dengan jumlah penduduk lebih besar dapat mencapai dua hingga tiga orang. Mereka juga akan mendampingi proses penyaluran bantuan bersama Bank Kalteng.
Data awal menunjukkan bahwa calon penerima bantuan terbanyak berasal dari daerah dengan populasi besar, seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. Angka ini dinilai sejalan dengan data kemiskinan yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi pemerintah pusat dan lembaga statistik.
Sebagai komitmen agar bantuan tepat sasaran, Pemprov Kalteng juga akan melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan.
“Setiap triwulan data akan diperbarui. Jika kondisi ekonomi penerima membaik, statusnya akan disesuaikan. Ini merupakan komitmen pemerintah agar program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling berhak,” pungkas Rangga. (*)
Editor: Logman Susilo
