TAMIANG LAYANG – Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp899 miliar. Meski mengalami penambahan sekitar Rp30 miliar dari proyeksi sebelumnya, pemerintah daerah diminta tetap cermat dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulitio, menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus benar-benar berpedoman pada skala prioritas. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih selektif dalam mengusulkan dan mengalokasikan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Nursulitio setelah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan koordinasi penyusunan APBD 2027 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Minggu (8/11/2026).
Nursulitio menjelaskan, berdasarkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelumnya, kemampuan anggaran Bartim berada di kisaran Rp869 miliar.
Namun, dalam dinamika pembahasan pada Oktober lalu, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp30 miliar. Dengan demikian, pagu APBD 2027 saat ini diproyeksikan meningkat menjadi kurang lebih Rp899 miliar.
Kendati mengalami penambahan, Nursulitio mengingatkan agar pengalokasian anggaran pada masing-masing OPD tetap dilakukan secara proporsional dan tidak mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Dengan kondisi keuangan seperti ini, pemerintah daerah harus jeli menentukan program kegiatan. Skala prioritas harus benar-benar diperhatikan, termasuk pemenuhan mandatory spending. Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan Bimtek yang dibuka langsung oleh Bupati Barito Timur tersebut diikuti unsur pimpinan dan anggota DPRD, Inspektorat, BPKAD, Sekretariat Daerah, Dinas PUPR, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Dalam rangkaian kegiatan itu, rombongan Pemkab dan DPRD Bartim juga melakukan koordinasi langsung dengan Direktur Perencanaan Anggaran Pemerintahan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Riki, beserta sejumlah narasumber lainnya.
Menurut Nursulitio, koordinasi tersebut penting untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan penyusunan APBD 2027, program strategis pemerintah daerah, hingga pedoman penganggaran dan kebijakan transfer ke daerah.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dari sumbernya, terutama terkait regulasi dan kebijakan penyusunan APBD 2027. Dengan begitu, pemerintah daerah dan DPRD memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran,” jelasnya.
Nursulitio juga mengingatkan bahwa kebijakan APBN 2027 belum resmi disahkan. Sebab itu, masih terbuka kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan, termasuk terkait dana transfer ke daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar penyusunan perencanaan anggaran dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Selain membahas kebijakan anggaran, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menginventarisasi berbagai catatan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang masih perlu dibenahi.
“Kita menginventarisasi bersama apa saja yang menjadi catatan dan apa yang harus diperbaiki. Kita ingin mengetahui bagian mana yang prosesnya masih terlambat dan mana yang belum sesuai ketentuan, sehingga dapat segera dibenahi,” pungkasnya.
DPRD Barito Timur berkomitmen mengawal seluruh tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan, tertib administrasi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (man)
Editor: Logman Susilo
