PALANGKA RAYA – Kabar ratusan pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tekanan fiskal hingga kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur turut menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah.
Namun, kondisi tersebut disebut belum terjadi di Kalteng. DPRD memastikan kemampuan keuangan daerah masih cukup untuk menjamin pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, mengatakan kondisi fiskal setiap daerah berbeda. Berdasarkan penjelasan pemerintah daerah, kemampuan keuangan Kalteng saat ini masih dalam kondisi aman.
“Untuk Kalteng kondisinya masih aman. Berdasarkan penjelasan Gubernur, pemerintah daerah masih mampu membayar gaji ASN maupun PPPK. Tetapi secara nasional memang banyak daerah yang sedang mengalami tekanan fiskal,” kata Freddy, Kamis (6/8/2026).
Sebelumnya, pemerintah pusat menyiapkan tambahan anggaran Rp20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal. Dana tersebut antara lain diarahkan untuk membantu pembayaran gaji ASN dan PPPK. Pada 7 Agustus 2026, Kementerian Keuangan menyatakan dana tersebut telah disalurkan kepada 490 pemda sesuai kebutuhan masing-masing.
Menurut Freddy, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya kelancaran transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Ia meminta Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta dana transfer lainnya dapat disalurkan sesuai ketentuan dan tidak mengalami keterlambatan.
“Daerah tidak meminta lebih. Yang kami harapkan hanya hak daerah dipenuhi sesuai ketentuan. Kalau dana transfer lancar, pemerintah daerah tentu lebih mudah mengatur anggaran dan menjalankan program pembangunan,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Kalteng juga tengah membahas rancangan APBD 2027. Menurut Freddy, salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah kemampuan pendapatan daerah dalam menopang seluruh kebutuhan belanja.
“Nanti saat pembahasan Badan Anggaran kami akan melihat secara rinci kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai belanja direncanakan besar, tetapi pendapatannya tidak mencukupi,” ujarnya.
Ia menilai perencanaan anggaran harus dilakukan secara realistis agar pemerintah daerah tidak hanya mampu memenuhi belanja pegawai, tetapi juga tetap memiliki ruang fiskal untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
DPRD Kalteng berharap pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan transfer pusat yang lancar, pembayaran gaji ASN maupun PPPK di Kalteng diharapkan tetap terjamin tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (*)
Editor: Sari Fatimah
