PURUK CAHU – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Imanudin, menegaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan program pembangunan dapat berdampak langsung terhadap pelayanan yang diterima masyarakat.
Menurutnya, program pembangunan yang tidak berjalan sesuai jadwal bukan hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya segera terpenuhi.
“Program yang molor bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi merupakan bentuk tertundanya pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Imanudin mengatakan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Sebab itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program agar bekerja lebih optimal dan bertanggung jawab.
Ia menilai setiap keterlambatan proyek, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan layanan dasar, dapat menghambat aktivitas masyarakat serta memperlambat peningkatan kesejahteraan warga.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap program pembangunan agar kendala yang muncul dapat segera diatasi dan tidak berlarut-larut.
“Aspirasi dan keluhan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam proses pembangunan daerah. Setiap masukan yang disampaikan warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas program pemerintah,” imbuhnya.
Politis PKS ini juga mendorong adanya komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Ia menambahkan, media juga memiliki peran strategis dalam menyampaikan kondisi di lapangan kepada pemerintah dan pemangku kebijakan sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Harapan kita seluruh program pembangunan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak mengalami keterlambatan yang merugikan pelayanan publik,” tukasnya. (wan)
Editor: Sari Fatimah
