PALANGKA RAYA – Kondisi ruas Jalan HM Arsyad menuju kawasan wisata Pantai Ujung Pandaran kembali menjadi sorotan masyarakat. Jalan yang menjadi akses utama menuju pesisir selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) itu mengalami kerusakan di sejumlah titik, mulai dari berlubang hingga pengelupasan aspal.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah daerah pemilihan Kotim, Sutik, memastikan pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran untuk penanganan ruas jalan tersebut pada 2026.
“Insya Allah untuk jalan Sampit ke Bagendang sampai Ujung Pandaran tahun ini ada. Itu sudah dibahas, tinggal pengerjaan saja. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi,” kata Sutik, Selasa (26/5/2026).
Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi jalan di lapangan. Menurutnya, kerusakan cukup parah ditemukan di beberapa titik menuju Bagendang hingga Ujung Pandaran, meski tidak seluruh ruas mengalami kerusakan total.
“Jalannya memang rusak, tapi bukan semuanya hancur total. Banyak yang aspalnya habis dan terkelupas. Jadi saya harapkan nanti yang diprioritaskan dulu titik yang paling parah,” ujarnya.
Sutik menyebut anggaran yang dialokasikan untuk penanganan jalan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp30 miliar. Usulan perbaikan itu berasal dari aspirasi masyarakat saat kegiatan reses dan telah masuk dalam pembahasan pembangunan daerah.
“Kurang lebih sekitar Rp30 miliar. Itu hasil usulan masyarakat juga waktu reses dan sudah diparipurnakan,” jelasnya.
Menurut dia, pengerjaan kemungkinan dilakukan secara bertahap apabila anggaran belum mampu menangani seluruh titik kerusakan sekaligus. Karena itu, pemerintah diminta lebih dulu memprioritaskan ruas yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.
“Kalau dananya cukup tentu bagus semuanya diperbaiki. Tapi kalau belum cukup, ya yang rusak parah dulu diprioritaskan,” tegasnya.
Ruas Jalan HM Arsyad merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kota Sampit dengan kawasan pesisir selatan Kotim, termasuk akses menuju Pantai Ujung Pandaran dan Kabupaten Seruyan. Kerusakan jalan selama ini kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai membahayakan pengendara serta menghambat aktivitas ekonomi dan wisata.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah memasukkan ruas HM Arsyad menuju Samuda hingga Ujung Pandaran sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur jalan di Kotim. Namun, sejumlah proyek sempat terdampak efisiensi anggaran sehingga pengerjaan dilakukan bertahap.
Selain menyoroti infrastruktur jalan, Sutik juga menyinggung dampak kebijakan pusat terhadap sektor perkebunan sawit dan kondisi ekonomi masyarakat, terutama terkait kenaikan harga pupuk dan bahan bakar minyak (BBM).
“Nanti habis lebaran saya akan rapat lagi di Komisi II supaya dicari jalan terbaik agar petani tidak terlalu terdampak dan tidak terjadi gejolak,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh kebijakan pemerintah pusat tetap harus dijalankan demi perbaikan tata kelola ke depan.
“Kalau itu aturan negara ya mau tidak mau harus diikuti. Kita orang negara harus ikut aturan,” pungkasnya. (*)
Editor: Logman Susilo
