PALANGKA RAYA – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, melakukan silaturahmi sekaligus inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga.
Kegiatan yang berlangsung pada 9–10 April 2026 ini menyasar OPD secara acak, di antaranya Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Kesbangpol, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
Dalam peninjauan tersebut, Linae didampingi Kepala BKD dan Plt Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Fokus utama pengawasan mencakup disiplin kehadiran ASN, efektivitas penerapan sistem kerja Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH), serta peran ASN dalam keterbukaan informasi publik.
“Kedisiplinan ASN harus menjadi perhatian bersama. Kehadiran tepat waktu dan komitmen dalam menjalankan tugas merupakan bentuk tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” tegas Linae di Palangka Raya, Jumat (10/4/2026).
Selain disiplin, ia juga menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Menurutnya, pola kerja modern harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang bijak.
“Kita ingin pola kerja yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien. Penggunaan ruang kerja harus diatur dengan baik agar tidak terjadi pemborosan listrik,” tambahnya.
Lebih jauh, Linae menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
“ASN harus aktif menyampaikan informasi secara terbuka, akurat, dan bertanggung jawab sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh kepala OPD untuk memperkuat pengawasan internal, memastikan kedisiplinan pegawai, serta mengoptimalkan tata kelola ruang kerja dan komunikasi publik.
Sidak dan silaturahmi ini akan dilakukan secara berkala guna menjaga konsistensi budaya kerja ASN. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
Editor: Logman Susilo
