MUARA TEWEH – Kelangkaan dan terbatasnya distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Barito Utara mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Barito Utara H. Shalahuddin pun mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG.
Instruksi tersebut disampaikan saat Bupati memimpin rapat koordinasi terkait ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG di Kabupaten Barito Utara, Kamis (10/9/2026).
Pembentukan satgas diarahkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan akan dilakukan mulai dari ketersediaan, penyaluran hingga pemanfaatannya di tingkat masyarakat.
Bupati Shalahuddin menyampaikan jika persoalan pasokan BBM tidak bisa dibiarkan berlarut. Gangguan distribusi berpotensi berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat sehingga membutuhkan penanganan konkret dan koordinasi lintas sektor.
“Kita harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan,” tegas Shalahuddin.
Satgas BBM dan LPG nantinya tidak hanya bertugas memantau kondisi pasokan. Tim juga diharapkan mampu mengidentifikasi kendala distribusi di lapangan serta mengambil langkah cepat ketika ditemukan gangguan yang menyebabkan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi.
Pengawasan juga akan diarahkan untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi menghambat distribusi. Pemerintah daerah ingin memastikan BBM dan LPG yang tersedia benar-benar dapat disalurkan secara aman, tertib dan tepat sasaran.
Bupati bahkan meminta instansi terkait tidak ragu mengambil tindakan apabila menemukan adanya pelanggaran dalam rantai distribusi.
“Apabila ditemukan adanya penyelewengan, lakukan penegakan hukum dan berikan sanksi tegas kepada pelakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Shalahuddin, soliditas antarinstansi menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan tersebut. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta memperkuat koordinasi dan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh membiarkan kelangkaan ini terus berlarut-larut,” pungkasnya.
Pembentukan Satgas BBM dan LPG diharapkan menjadi langkah Pemkab Barito Utara untuk mengendalikan distribusi sekaligus memastikan persoalan pasokan dapat segera ditangani. Pemerintah daerah menegaskan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait energi dan kebutuhan dasar. (wan)
Editor: Logman Susilo
