MUARA TEWEH – Persoalan banjir tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga bisa memutus akses menuju layanan kesehatan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu perhatian Bupati Barito Utara H. Shalahuddin saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Lahei Barat, Selasa (8/9/2026).
Bersama Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Bupati berdialog langsung dengan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Lahei Barat. Pertemuan yang berlangsung di Aula Serbaguna Kecamatan Lahei Barat itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Muhlis, para asisten sekda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam audiensi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Lahei Barat Helen Perdana memaparkan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Mulai dari banjir, akses infrastruktur, layanan kesehatan, air bersih hingga kebutuhan aparatur di tingkat kecamatan.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah keberadaan Puskesmas Lahei Barat yang berada di kawasan rawan banjir. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu pelayanan kesehatan, terutama ketika debit air meningkat dan akses darat tidak bisa dilalui.
Sebab itu, pemerintah kecamatan mengusulkan agar puskesmas direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Tak hanya itu, pengadaan ambulans air juga diusulkan untuk mendukung evakuasi pasien melalui jalur sungai hingga Desa Ninga Hilir ketika banjir memutus akses transportasi darat.
Kebutuhan air bersih juga masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah desa. Desa Penaululu, Hulu Hilir, Teluk Malewai dan Haparju, misalnya, masih mengandalkan sumur bor yang dibangun melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Di sektor infrastruktur, pemerintah kecamatan turut mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan bukaan baru menuju Desa Karamuan. Hingga saat ini, pembangunan jalan tersebut baru terealisasi sekitar 120 meter sehingga masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Di sisi lain, sejumlah perkembangan positif juga disampaikan. Jaringan listrik dari Karamuan hingga Loe Hilir telah beroperasi selama 24 jam dan sudah dinikmati masyarakat. Sementara jaringan telekomunikasi Telkomsel dinilai cukup baik, meski masih mengalami gangguan ketika terjadi pemadaman listrik.
Dari sisi kepegawaian, Kecamatan Lahei Barat juga masih memiliki dua jabatan strategis yang kosong dari sekitar 23 aparatur. Dua posisi tersebut yakni Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib).
Usai berdialog, Bupati bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah desa. Rombongan juga memantau progres pembangunan Jembatan Lahei serta jembatan penghubung Kecamatan Lahei dengan Kecamatan Lahei Barat.
Bupati Shalahuddin mengatakan, berbagai program prioritas pemerintah daerah, termasuk Gaspol 11-12, terus berjalan di lapangan. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada kegiatan semata, melainkan harus disertai evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.
“Terutama sektor infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan harus terus kita sempurnakan,” ujar Shalahuddin.
Menurutnya, percepatan pembangunan membutuhkan kesamaan persepsi dan pola pikir dari seluruh perangkat daerah. Karena itu, Sekretaris Daerah bersama seluruh kepala OPD diminta memperkuat koordinasi agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menilai aparatur kecamatan memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Informasi mengenai persoalan di desa maupun kecamatan, kata dia, harus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
“Kami ingin melihat apa yang menjadi permasalahan di desa atau di kecamatan yang ada di Lahei Barat. Kita ingin setiap ada kesusahan masyarakat, setiap ada permasalahan masyarakat, pemerintah harus hadir,” kata Bupati. (wan)
Editor: Logman Susilo
