PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak bahan bakar minyak (BBM) dan pajak kendaraan bermotor.
Anggota DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, mengatakan optimalisasi PAD penting dilakukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus maksimalkan pendapatan daerah. Jangan hanya mengandalkan sumber yang selama ini berjalan, tetapi cari dan kelola semua potensi yang ada,” kata Ampera, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, sektor pajak BBM masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan agar seluruh aktivitas distribusi BBM di wilayah Kalteng dapat terpantau secara optimal.
“Jangan hanya memakai data dari Pertamina. Data dari BPH Migas juga harus dimanfaatkan, karena sumber BBM bukan hanya dari Pertamina. Ada perusahaan lain yang juga beroperasi, sehingga potensi pajaknya harus dihitung dengan tepat,” ujarnya.
Ampera menilai, ketersediaan data yang akurat menjadi kunci untuk mengetahui potensi penerimaan sebenarnya. Dengan begitu, pemerintah dapat mengantisipasi adanya potensi pajak yang belum tergali secara maksimal.
Selain pajak BBM, ia juga mendorong optimalisasi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, peran Samsat di kabupaten dan kota perlu diperkuat agar lebih aktif mengingatkan masyarakat memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
“Jangan hanya menunggu program pemutihan. Samsat harus aktif menagih wajib pajak. Data kendaraan sudah ada, tinggal dimaksimalkan. Kalau kendaraan sudah berpindah tangan, segera dorong balik nama agar data dan penerimaan lebih tertib,” tegasnya.
Ia menilai penguatan pendataan kendaraan juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memastikan potensi penerimaan daerah dapat dihitung secara lebih akurat.
Ampera berharap Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat membangun koordinasi yang lebih kuat dalam mengoptimalkan berbagai sumber PAD.
“Semua daerah punya kepentingan yang sama. Kalau PAD meningkat, maka kemampuan pemerintah dalam membangun dan melayani masyarakat juga semakin besar,” pungkasnya. (*)
Editor: Logman Susilo
Ikuti saluran ayokalteng di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbC1QZ4KGGGAxXIeWX2n
