PALANGKA RAYA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan DPRD. Bukan tanpa alasan, perusahaan daerah dituntut tidak sekadar menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Demokrat, Hero Harapanno Mandouw, mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD. Evaluasi dinilai penting untuk melihat sejauh mana perusahaan daerah mampu menjalankan fungsi dan memberikan manfaat bagi daerah.
“Kami ingin memastikan apakah BUMD benar-benar menjadi sumber PAD atau justru biaya operasionalnya lebih besar daripada kontribusi yang diberikan kepada daerah,” kata Hero, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, evaluasi bukan berarti DPRD ingin menyudutkan atau mencari kesalahan dalam pengelolaan perusahaan daerah. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi sekaligus mencari ruang perbaikan agar BUMD dapat dikelola secara lebih profesional.
Hero menilai setiap BUMD perlu memiliki kinerja yang terukur, termasuk dari sisi pengelolaan usaha, efisiensi operasional hingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Jika perusahaan daerah mampu dikelola dengan baik dan menghasilkan keuntungan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh BUMD itu sendiri, tetapi juga dapat kembali ke masyarakat melalui peningkatan PAD yang kemudian mendukung pembiayaan pembangunan.
“Harapannya, pengelolaan BUMD ke depan lebih optimal sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang berdampak langsung pada peningkatan PAD dan mendukung pembangunan di berbagai sektor,” tegasnya. (*)
Editor: Sari Fatimah
