PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai kunci meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, menegaskan bahwa potensi BUMD di Kalteng sebenarnya sangat besar. Namun, hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Potensinya ada, tapi belum dikelola secara maksimal. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, keberadaan BUMD dan BUMDes cukup banyak. Sayangnya, kontribusi terhadap PAD masih belum signifikan akibat lemahnya pengelolaan.
Ia mencontohkan beberapa BUMD seperti PT Jamkrida Kalteng dan PD Banama Tingang Makmur yang dinilai perlu peningkatan kinerja agar lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi nyata.
Dari seluruh BUMD yang ada, Pipit menyebut Bank Kalteng sebagai salah satu yang konsisten menyumbang PAD secara signifikan.
“Kalau eksekutif dan legislatif bisa bersinergi, kami yakin BUMD bisa jadi motor penggerak ekonomi lokal yang sesungguhnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, optimalisasi BUMD menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, terutama di tengah tantangan berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Karena itu, penguatan tata kelola BUMD dinilai mendesak, mulai dari aspek manajemen, transparansi, hingga orientasi bisnis yang lebih profesional.
Pipit juga menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dalam mendorong pembenahan BUMD.
Menurutnya, latar belakang gubernur sebagai pebisnis menjadi modal penting untuk menghadirkan manajemen yang lebih efisien, inovatif, dan adaptif terhadap pasar.
“Dengan pengalaman di dunia usaha, kami optimistis pengelolaan BUMD ke depan bisa lebih profesional dan berorientasi hasil,” ujarnya.
Ia menegaskan, BUMD memiliki peran vital sebagai pilar ekonomi daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan berorientasi profit agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah.
Pipit mengungkapkan bahwa optimalisasi BUMD telah masuk dalam prioritas program kerja lima tahun ke depan. Untuk itu, diperlukan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang benar-benar berdampak pada peningkatan PAD dan kemajuan ekonomi daerah,” pungkasnya. (*)
Editor: Logman Susilo
