Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah tegas dengan mengumumkan penghentian sementara penyaluran bantuan pangan berupa beras. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kondusifitas Pemilu yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, dalam sebuah konferensi pers menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah arahan langsung dari Presiden Jokowi, yang menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif menjelang Pemilu. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyoroti perlunya menunda penyaluran bantuan pangan pada masa tenang jelang Pemilu 2024.
“Saya atas nama pemerintah, tentunya Badan Pangan Nasional, memohon maaf kepada saudara-saudara penerima bantuan pangan beras, ini kita hold sementara dulu,” kata Arief Prasetyo Adi, Kepala Bapanas, Kamis (8/2/2024).
Penundaan penyaluran bantuan pangan ini dijadwalkan akan berlangsung hingga tanggal 14 Februari 2024, dengan rencana penyaluran kembali pada tanggal 15 Februari 2024.
Meskipun penyaluran bantuan dihentikan, pemerintah menegaskan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan tetap berjalan seperti biasanya.
Tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan stok beras di semua lini pasar mengingat kebutuhan beras dalam satu bulan mencapai 2,6 juta ton.
Arief menegaskan bahwa keputusan ini tidak memiliki motif politisasi, dan bahwa program bantuan pangan tersebut telah disiapkan jauh sebelum Pemilu.
“Kita mau sampaikan bahwa tidak ada politisasi dalam bantuan pangan beras pemerintah ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, sehingga nanti pada waktunya mencoblos memang tidak terkait antara bantuan pangan dengan Pemilu,” tegasnya.
Meskipun terdapat sejumlah tudingan yang menyebutkan bahwa bantuan pangan dipolitisasi, Arief menepisnya dengan menegaskan bahwa program bantuan pangan tersebut tidak terkait dengan kepentingan politik manapun. Selain itu, dia juga memastikan bahwa beras SPHP tidak ditempeli dengan atribut paslon tertentu.
“SPHP itu target penyaluran di tahun ini 1,2 juta ton dan dalam kemasannya memuat logo Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, sehingga masyarakat secara luas juga bisa saling mengawasi, bahwa beras ini adalah beras pemerintah,” jelasnya.
Meskipun penyaluran bantuan pangan dihentikan, Arief memastikan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan seperti biasanya. Dia menegaskan bahwa pengiriman stok cadangan beras pemerintah ke pasar-pasar tidak boleh berhenti.
Langkah pemerintah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, adil, dan tanpa gangguan dari berbagai pihak.
Dengan menjaga kondusifitas dan keadilan, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berlangsung secara tertib dan transparan.(*/A-1)
