PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah memasuki fase mengkhawatirkan. Memasuki puncak musim kemarau Agustus 2026, jumlah titik panas dan kejadian kebakaran meningkat tajam.
Kondisi tersebut dilaporkan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026).
Dalam laporan berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Kalteng per 21 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik hotspot dengan 1.639 kejadian Karhutla.
Tim darat sejauh ini telah menangani kebakaran dengan luasan mencapai 4.499,21 hektare. Sementara berdasarkan analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan, estimasi luasan terbakar mencapai 7.634,46 hektare.
Yang menjadi perhatian, lonjakan Karhutla paling signifikan terjadi sepanjang Agustus. Dalam 18 hari pertama saja, tercatat 14.659 titik hotspot, 798 kejadian, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar.
Angka tersebut bahkan telah melampaui akumulasi Karhutla selama Januari hingga Juli 2026.
Kondisi ini turut berdampak terhadap kualitas udara. Berdasarkan data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, tiga wilayah Kalteng berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat, yakni Kasongan, Kuala Kurun, dan Buntok.
Sementara Palangka Raya, Sampit, dan Puruk Cahu berada dalam kategori Tidak Sehat.
Gubernur Agustiar menyampaikan, pemerintah daerah telah memperkuat penanganan melalui status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Sebanyak 10.700 personel disiagakan secara terpadu. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH hingga ribuan relawan dari MPA, TSAK, Balakar, dan Redkar.
Dukungan dari pemerintah pusat juga diperkuat melalui operasi udara. BNPB mengerahkan satu pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli udara, serta empat helikopter water bombing.
Namun, sejumlah kendala masih dihadapi di lapangan. Di antaranya keterbatasan sarana pemadaman, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit, hingga terbatasnya sumber air dan dukungan operasional.
Sebab itu, Pemprov Kalteng mengusulkan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing yang ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun. Penambahan kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, serta alat komunikasi juga dinilai mendesak.
Selain itu, Pemprov Kalteng mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk memperkuat operasi pemadaman darat.
Pembangunan sumur bor dan embung di wilayah rawan Karhutla juga didorong sebagai solusi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan sumber air saat kebakaran terjadi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Agustiar.
Laporan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemprov Kalteng dan pemerintah pusat agar penanganan Karhutla dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan efektif di tengah meningkatnya ancaman kebakaran. (*)
Editor: Logman Susilo
