TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) terus berupaya meningkatkan efektivitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa (PBJ). Salah satunya melalui Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa serta Penetapan Produk Barang/Jasa yang Dikonsolidasikan yang dibuka Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, Senin (29/6/2026).
Rapat yang digelar secara virtual itu diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, hingga pelaksana pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Barito Timur.
Misnohartaku mengatakan, konsolidasi pengadaan merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan PBJ Tahun 2026–2027 sekaligus mendukung pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention Pencegahan Korupsi (MCSP-PK) pada area pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, konsolidasi tidak sekadar menggabungkan beberapa paket pekerjaan menjadi satu paket yang lebih besar. Kebijakan tersebut juga bertujuan meningkatkan efisiensi belanja daerah, memperkuat posisi pemerintah dalam proses pengadaan, meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, serta mempermudah pengawasan pelaksanaan kegiatan.
“Melalui konsolidasi paket PBJ yang dikelola dengan baik, kita tidak hanya mengoptimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Misnohartaku.
Ia menegaskan, keberhasilan penerapan konsolidasi pengadaan sangat ditentukan oleh komitmen seluruh perangkat daerah. Karena itu, koordinasi yang kuat serta kesamaan persepsi menjadi kunci agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan pemahaman seluruh OPD terkait mekanisme konsolidasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat implementasinya.
Sekda meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi, memperkuat perencanaan anggaran, serta lebih proaktif dalam mendukung pelaksanaan konsolidasi pengadaan. Sementara itu, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diharapkan terus memperkuat fungsi pendampingan, pemantauan, dan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan.
Ia berharap konsolidasi pengadaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Timur.(*)
Editor: Sari Fatimah
