MUARA TEWEH – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Hasrat menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan adaptif, terutama dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Diketahui, Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Hasrat turut mendampingi rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dalam kunjungan kerja ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dan membahas capaian program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Hasrat menegaskan, pihak legislatif siap mendukung penuh langkah pembenahan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
“Kehadiran DPRD dalam rombongan ini adalah bentuk komitmen nyata kami tidak hanya mengawasi dari jauh, tetapi juga mendampingi dan memastikan proses perbaikan tata kelola berjalan sesuai regulasi,” katanya, Senin (18/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Barito Utara secara terbuka mengakui sejumlah kelemahan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa poin yang menjadi fokus perbaikan antara lain sinkronisasi Pokok Pikiran DPRD, teknis pengadaan langsung, optimalisasi e-purchasing, serta penertiban pengelolaan hibah, bansos dan bantuan keuangan agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Bupati Shalahuddin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada tim KPK, khususnya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, atas arahan dan pendampingan yang diberikan.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus membenahi sistem, memperkuat pengawasan internal melalui Inspektorat, serta membangun budaya kerja yang berintegritas.
“Keterbukaan menjadi langkah awal yang berani untuk melakukan transformasi sistem secara berkelanjutan,” tegas Bupati Shalahuddin.
Dengan dukungan penuh dari jajaran DPRD serta seluruh kepala perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara optimistis pembenahan di sektor-sektor krusial tersebut akan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkab Barito Utara. (wan)
Editor: Sari Fatimah
