PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya bergerak cepat menyikapi persoalan kelangkaan dan tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat pengecer dengan membentuk tim khusus (Timsus) pengawasan distribusi BBM.
Tim khusus tersebut dibentuk langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, guna memastikan distribusi BBM berjalan normal, tepat sasaran, serta mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi.
“Tim khusus ini melibatkan dinas terkait, unsur Forkopimda, serta aparat keamanan,” kata Heriyus saat memimpin rapat koordinasi terkait persoalan BBM di Aula Setda Gedung A Puruk Cahu, Sabtu (9/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, aparat keamanan hingga pengelola SPBU untuk membahas langkah penanganan distribusi serta stabilitas harga BBM di wilayah Murung Raya.
Dalam arahannya, Heriyus menegaskan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat terus terbebani akibat kelangkaan maupun lonjakan harga BBM di tingkat pengecer yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita ingin persoalan ini segera ditangani bersama. Pemkab Murung Raya bersama seluruh pihak terkait harus bergerak cepat mencari solusi agar distribusi BBM kembali normal dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Selain membentuk tim khusus, pemerintah daerah juga meminta seluruh leading sektor hingga tingkat kecamatan aktif melakukan pemantauan di lapangan, termasuk memastikan stok BBM aman dan mencegah adanya praktik penimbunan.
Menurut Heriyus, berdasarkan penjelasan pihak SPBU dalam rapat tersebut, keterlambatan distribusi BBM beberapa hari terakhir dipicu gangguan teknis pada armada pengangkut BBM di perjalanan. Namun saat ini distribusi disebut sudah kembali normal.
“Untuk saat ini distribusi katanya telah kembali normal dan penyaluran ke SPBU sudah berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Di sisi lain, Heriyus juga menyoroti maraknya aktivitas pelansiran BBM yang dinilai menjadi salah satu penyebab antrean panjang di SPBU maupun tingginya harga BBM eceran.
Berdasarkan hasil kajian lapangan, ia menyebut antrean kendaraan di SPBU tidak sepenuhnya berasal dari masyarakat umum, melainkan didominasi aktivitas pelansiran hingga mencapai sekitar 70 persen.
“Antrean panjang di SPBU tidak semua dari masyarakat umum, namun sebagian besar berasal dari aktivitas pelansiran,” ungkapnya.
Heriyus menjelaskan terdapat tiga kategori pelansir BBM di Murung Raya, yakni pelansir dadakan akibat isu kelangkaan, pelansir yang memang menjadikan aktivitas tersebut sebagai pekerjaan rutin, hingga kelompok pengumpul yang membeli BBM dari para pelansir untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Menurutnya, kelompok pengumpul menjadi faktor utama melonjaknya harga BBM di tingkat pengecer karena membeli BBM dalam jumlah besar lalu menjual kembali kepada masyarakat.
Ia bahkan mengungkapkan jumlah pelansir BBM di wilayah Murung Raya diperkirakan mencapai 600 hingga 700 orang.
“Kondisi seperti ini menyebabkan distribusi BBM menjadi tidak tepat sasaran, karena sebagian besar pasokan justru terserap oleh aktivitas pelansiran,” tegasnya.
Pemkab Murung Raya bersama aparat terkait pun memastikan akan melakukan pengawasan dan penertiban lebih ketat terhadap distribusi BBM, termasuk menindak oknum yang terbukti melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM.
“Semua dugaan praktik nakal yang selama ini sampai kepada kami akan ditindaklanjuti. Bahkan tindakan represif juga akan diberikan kepada siapa pun oknum yang masih kedapatan melakukan aktivitas penimbunan BBM,” pungkas Heriyus. (*)
Editor: Logman Susilo
