Puruk Cahu – Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Hal itu disampaikan Heriyus saat menanggapi pandangan umum fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD 2024 pada rapat paripurna ke-II masa sidang III tahun 2025, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, opini WTP mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, serta sesuai regulasi. Namun, ia mengakui pencapaian administratif semata tidak cukup jika belum memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen memperkuat pelaporan berbasis outcome, yaitu capaian nyata dari pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan tidak hanya tercatat secara akuntabel, tetapi juga berdampak positif bagi kualitas layanan publik, peningkatan kesejahteraan, serta keberlanjutan pembangunan,” tegas Heriyus.
Ia menyebutkan, evaluasi pembangunan ke depan akan berbasis indikator konkret, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses jalan desa dan jembatan, pelayanan publik yang lebih baik, serta naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Terkait dinamika fiskal, Heriyus menjelaskan penurunan pendapatan daerah sebesar Rp99,6 miliar dipengaruhi koreksi proyeksi dana transfer pusat, terutama pada komponen DAK Fisik Pekerjaan Umum dan DAU-Spesifik Grant. Sementara itu, kenaikan belanja Rp228,9 miliar berasal dari pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya untuk program prioritas, seperti penanganan inflasi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Mengenai pembiayaan defisit dari SILPA, kami akui pola ini tidak ideal untuk jangka panjang. Namun, penggunaannya tahun ini merupakan langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani masyarakat dengan pendapatan baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, Heriyus menegaskan Pemkab Murung Raya akan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari skema pembiayaan inovatif. Anggaran dalam Perubahan APBD 2025 juga akan dipertajam pada sektor layanan dasar, penguatan ekonomi rakyat, dan pemerataan infrastruktur.
“Kami mengajak seluruh fraksi DPRD untuk bersama-sama mengawal implementasi APBD Perubahan agar benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Murung Raya,” pungkasnya. (AK)
Baca juga: Fraksi PKB Soroti Anggaran di Paripurna DPRD Murung Raya
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Murung Raya Soroti Serapan Anggaran dan Lonjakan SILPA 2024
