ayokalteng.com, Tamiang Layang – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengambil langkah proaktif dalam menanggapi tingkat inflasi yang tinggi di sejumlah daerah Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara daring yang diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalteng, Senin (29/1/2024).
Pada minggu keempat bulan Januari, Tito Karnavian menyoroti sepuluh daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dalam Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Daerah–daerah tersebut antara lain Kalimantan Selatan, Papua, DKI Jakarta, Papua Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, DI Yogyakarta, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.
Menteri Tito Karnavian menekankan pentingnya memperhatikan penyebab inflasi di daerah-daerah tersebut. Upayanya untuk lebih memahami dinamika kenaikan harga, Tito Karnavian berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat membantu identifikasi barang-barang yang mengalami kenaikan harga secara signifikan.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi. Meskipun tingkat inflasi pada bulan Desember mencapai 2,61% (year-on-year), Tito menyatakan bahwa kondisi tersebut masih dapat dianggap aman dan terkendali.
“Hal ini mencerminkan optimisme terhadap langkah-langkah yang telah diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi,” tegasnya dengan nada optimis.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini, turut memberikan paparan terkait perkembangan tingkat inflasi.
Menurutnya, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH hingga minggu keempat Januari mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya.
Meskipun demikian, Pudji Ismartini juga menyoroti komoditas yang menjadi penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di sepuluh wilayah tersebut.
Secara umum, kondisi ekonomi nasional tetap menjadi fokus perhatian, dan stabilitas harga menjadi aspek penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan upaya serius untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan tingkat inflasi.
Dalam konteks nasional, Pudji Ismartini mencatat bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH mengalami penurunan.
Hal itu menunjukkan adanya respons positif terhadap langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah diambil oleh pemerintah.
Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, juga memberikan insight terkait komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di sepuluh wilayah.
Daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, dan bawang merah menjadi fokus utama, menunjukkan bahwa sektor pangan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur turut serta dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar melalui platform Zoom, di ruang rapat Wakil Bupati Barito Timur.
Rapat ini merupakan forum penting untuk membahas langkah-langkah konkrit yang akan diambil oleh daerah dalam upaya mengendalikan inflasi selama tahun 2024.
Adanya antisipasi terhadap potensi inflasi menjadi fokus utama, dengan membahas langkah-langkah nyata dan tindak lanjut yang akan diimplementasikan.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat di Kabupaten Bartim antara lain Asisten II Setda Bartim Amrullah, Kepala Disdagkop UMKM Kabupaten Bartim Berson, Irban II Firta Harapan, serta Kepala Bidang dinas teknis terkait.
Keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan inflasi menjadi jelas melalui partisipasi aktif mereka dalam forum ini.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat ini adalah mengidentifikasi langkah konkret yang akan diambil oleh Kabupaten Barito Timur untuk mengendalikan inflasi. Ini mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap harga barang-barang di lapangan serta upaya untuk mengatasi potensi kenaikan harga yang dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi daerah. (FH/A-1)
