PALANGKA RAYA — Pemerintah Kabupaten Barito Utara memaparkan peta kondisi, risiko, hingga strategi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis (3/9/2026).
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, mengungkapkan bahwa hingga 31 Agustus 2026, tercatat ada 182 kejadian Karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 124,19 hektare dan 405 titik panas (hotspot).
Lonjakan kasus paling signifikan terjadi sepanjang Agustus 2026, yang mencatatkan 192 hotspot, 102 kejadian Karhutla, serta 50,16 hektare lahan terbakar. Kondisi ini menjadikan Agustus sebagai periode dengan intensitas Karhutla tertinggi sepanjang tahun 2026.
”Barito Utara saat ini berada dalam status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan,” tegas Shalahuddin.
Status Siaga Darurat tersebut berlaku selama 60 hari, terhitung sejak 1 Agustus hingga 29 September 2026. Pemkab juga telah merilis Surat Edaran Nomor 100.3.4/1144/BPBD/VIII/2026 tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan.
Menyikapi eskalasi Karhutla, operasi penanganan kini difokuskan pada tiga kawasan rawan, antara lain Kecamatan Teweh Selatan, Kecamatan Teweh Baru, dan Kecamatan Teweh Tengah.
Sementara itu, Kecamatan Montallat ditetapkan sebagai wilayah prioritas utama untuk pencegahan dan deteksi dini karena menyumbang angka hotspot tertinggi.
”Kita terus memperbarui penentuan wilayah prioritas berdasarkan perkembangan kejadian Karhutla, hotspot, luasan terbakar, kondisi cuaca, dan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Untuk menjangkau area terdampak, BPBD Kabupaten Barito Utara menerjunkan kekuatan penuh yang melibatkan gabungan lintas sektor yaitu 150 personel BPBD (80 Pusdalops dan TRC, 70 cadangan), 45 regu Masyarakat Peduli Api (MPA), dan 3 unit Desa Tangguh Bencana (Destana).
Selain itu, TNI, Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, KPHP, hingga pihak swasta/dunia usaha.
Sebanyak 23 unit mobil tangki air, 7 unit mobil rescue double cabin, 1 unit pick-up, kendaraan roda dua jenis trail, serta perlengkapan pemadaman pendukung.
Selain pengerahan armada, langkah intensif yang terus berjalan mencakup patroli rutin, siaga Pusdalops 24/7, pemadaman dini, serta sosialisasi ke masyarakat.
Shalahuddin menekankan bahwa keberhasilan penanganan di lapangan sangat bergantung pada penguatan posko serta kelengkapan sarana di wilayah rawan.
”Daerah pada prinsipnya siap melakukan penanganan Karhutla. Namun, penguatan pos lapangan dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan, serta efektivitas respons di lapangan,” pungkasnya. (wan)
Editor: Sari Fatimah
