TAMIANG LAYANG – Arus informasi yang semakin cepat di era digital menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga publik, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di tengah maraknya hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial, lembaga negara dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Barito Timur, Agustinus Bole Malo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan kapasitas kehumasan Bawaslu Barito Timur, Senin (22/6/2026).
Mengangkat materi bertajuk Membangun Informasi Pengawasan Pemilu yang Humanis, Akurat dan Dipercaya Publik, Agustinus menekankan bahwa kehumasan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, tugas kehumasan tidak hanya sebatas mempublikasikan kegiatan lembaga, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kehumasan bukan sekadar mempublikasikan kegiatan, tetapi membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi lembaga, menyampaikan informasi yang benar, menangkal hoaks, dan mendekatkan lembaga dengan masyarakat,” ujar Agustinus.
Dalam kegiatan yang turut menghadirkan anggota PWI Barito Timur, Anigoru, serta pemateri dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Barito Timur, Muhammad Zackirin, Agustinus mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat.
Kondisi tersebut, menurutnya, memberikan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi memudahkan masyarakat memperoleh informasi, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi penyebaran informasi yang belum tentu benar.
“Informasi yang tidak disampaikan dengan baik akan kalah oleh informasi yang salah tetapi viral,” tegasnya.
Sebab itu, ia mendorong jajaran Bawaslu agar lebih aktif membangun komunikasi publik yang efektif dengan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan dekat dengan kehidupan masyarakat.
Agustinus menilai informasi mengenai pengawasan pemilu akan lebih mudah diterima apabila dikemas secara humanis dan tidak hanya berisi laporan kegiatan yang bersifat seremonial.
Masyarakat, katanya, cenderung lebih tertarik pada informasi yang menunjukkan manfaat dan dampak nyata bagi kehidupan mereka.
“Pemberitaan harus humanis dan berbasis fakta. Dokumentasi yang baik akan memperkuat publikasi,” katanya.
Selain membahas strategi komunikasi publik, Agustinus juga memberikan materi mengenai dasar-dasar jurnalistik, nilai berita, teknik menghadapi wawancara, hingga pentingnya membangun hubungan yang baik dengan media massa.
Menurutnya, wartawan membutuhkan data yang valid, fakta yang jelas, serta narasumber yang kompeten agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan berkualitas.
Sesi diskusi berlangsung interaktif. Peserta mendapatkan berbagai masukan terkait teknik pengambilan foto untuk kebutuhan publikasi, pengelolaan media sosial, hingga strategi mengemas konten agar lebih menarik dan mampu menjangkau masyarakat luas.
Agustinus menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.
“Kerja pengawasan akan lebih bermakna ketika diketahui dan dipahami masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Logman Susilo
