MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang berlangsung di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Pertemuan strategis tersebut membahas capaian program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai upaya memastikan seluruh proses administrasi pemerintahan di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Dalam rapat itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari sinkronisasi Pokok Pikiran DPRD, pengadaan langsung, e-purchasing, hingga pengelolaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
Fokus perbaikan mencakup sinkronisasi pokok pikiran DPRD, teknis pengadaan langsung, optimalisasi e-purchasing, hingga penertiban tata kelola hibah dan bantuan sosial agar lebih akurat, transparan dan tepat sasaran
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barito Utara menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti beserta jajaran yang telah memberikan arahan dan penguatan kepada aparatur daerah.
Bupati Shalahuddin menjelaskan, sebagai tindak lanjut surat KPK terkait permintaan data, Pemkab Barito Utara telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menyiapkan data, melakukan konsolidasi lintas perangkat daerah serta mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim KPK yang berkenan memberikan pendampingan,” ujar Shalahuddin.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan sistem, memperkuat pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas
“Keterbukaan menjadi langkah awal yang berani untuk melakukan transformasi sistem secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dengan dukungan Ketua dan Anggota DPRD serta seluruh kepala perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara optimis pembenahan di sektor-sektor krusial tersebut akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. (wan)
Editor: Logman Susilo
