PALANGKA RAYA – Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam pelaksanaan RPJMD dan Renstra 2025–2029, dengan keluarga sebagai fondasi peningkatan kualitas generasi menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta Penilaian Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/4/2026).
“Saya menyambut baik pelaksanaan Rakorda ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas, sekaligus mewujudkan visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menekankan, tahun 2026 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD dan Renstra 2025–2029 yang menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan.
“Dalam konteks ini, pembangunan keluarga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas generasi,” tambahnya.
Aisyah juga menyampaikan bahwa capaian penurunan stunting di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif, dari 27,4 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 20,6 persen pada 2025 dan 18,80 persen pada 2026.
“Capaian ini patut disyukuri, namun perlu upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, stunting tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup, produktivitas, serta daya saing daerah, terutama dalam menghadapi bonus demografi.
Ia menjelaskan bahwa Program Bangga Kencana memiliki peran strategis dalam pembangunan keluarga sepanjang siklus kehidupan, dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Sejumlah program prioritas terus diperkuat, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pemanfaatan platform digital, program pemberdayaan lansia (SIDAYA), serta program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita.
Aisyah menekankan, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, koordinasi yang efektif, serta kualitas implementasi di daerah.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap intervensi tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa prevalensi stunting Kalteng juga mengalami penurunan dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024.
“Penurunan ini patut disyukuri, namun dengan target 18,8 persen pada 2026, diperlukan upaya yang lebih optimal,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas data melalui monitoring dan evaluasi, pengukuran indikator layanan, serta evaluasi realisasi anggaran sebagai dasar perbaikan kebijakan.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahyuniati, yang hadir secara daring, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang telah menyelesaikan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 serta penilaian kinerja stunting tahun 2025.
Turut hadir unsur Forkopimda Kalteng, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah se-Kalimantan Tengah, Ketua TP PKK kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan dari berbagai sektor. (*)
Editor: Logman Susilo
