TAMIANG LAYANG – Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Ampah Kota dan beberapa wilayah lain di Kabupaten Barito Timur mengeluhkan insentif atau gaji yang belum dibayarkan selama kurang lebih delapan hingga sembilan bulan.
Pembayaran yang dikabarkan tertunda sejak April atau Mei hingga November 2026 itu menjadi persoalan bagi para Ketua RT. Sebab, insentif tersebut merupakan salah satu sumber penghasilan yang turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak.
Keluhan itu pun direspon langsung Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, agar mendapat perhatian dan kejelasan dari pemerintah daerah.
Nursulistio mengatakan DPRD pada prinsipnya siap menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi secara tertulis dan terperinci mengenai persoalan keterlambatan pembayaran tersebut.
“Meskipun saat rapat kerja kami belum menerima dokumen atau laporan resmi secara tertulis dan detail, hal ini sudah sampai ke telinga kami,” ujar Nursulistio, Jumat (13/11/2026) dihubungi via handphone.
Ia menegaskan, DPRD akan mengoordinasikan persoalan tersebut kepada pihak eksekutif melalui bagian pemerintahan Sekretariat Daerah maupun instansi terkait. Langkah itu diperlukan agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan sekaligus menindaklanjuti keluhan para Ketua RT.
“Kami akan sampaikan ke eksekutif, melalui asisten atau bagian pemerintahan, untuk memberikan tanggapan maupun menindaklanjuti pertanyaan dan respons dari masyarakat ini, khususnya yang berkaitan dengan gaji RT,” tambahnya.
Para Ketua RT berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan sekaligus kepastian waktu pencairan. Mereka menginginkan hak yang telah tertunda selama berbulan-bulan tersebut dapat segera dibayarkan. (man)
Editor: Sari Fatimah








































