TAMIANG LAYANG – Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, turun langsung meninjau lokasi pembuatan parit mitigasi PT AEP, Sabtu (14/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi dugaan penutupan akses jalan menuju kebun karet milik warga yang sebelumnya menjadi polemik di media sosial.
Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu merupakan tindak lanjut arahan Ketua DAD Kabupaten Barito Timur, Hengky A Garu, menyusul berkembangnya informasi terkait aktivitas perusahaan.
Peninjauan dipimpin Ketua DAD Kecamatan Karusen Janang, Yendisno, didampingi Sekretaris DAD, Priadi. Turut hadir Manajer EM BBE 1 PT AEP, Maryadi, bersama Asisten Kepala dan KTU.
Yendisno mengatakan, kehadiran pihaknya di lokasi bertujuan memperoleh gambaran objektif berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, persoalan dapat dilihat secara langsung dan tidak hanya berdasarkan informasi yang beredar.
Dari hasil peninjauan, pihak DAD menyebut parit mitigasi yang dikerjakan perusahaan berada di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak memasuki lahan milik masyarakat.
“Kami turun langsung untuk memastikan fakta sebenarnya, bukan berdasarkan informasi yang hanya didengar. Apa yang kami sampaikan berdasarkan kondisi yang kami saksikan sendiri di lokasi,” ujar Yendisno.
Terkait kebun karet milik warga bernama Indra, Yendisno menjelaskan bahwa akses menuju lokasi ternyata tidak hanya melalui satu jalur. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat dua akses jalan di sisi utara dan selatan kebun.
Atas temuan tersebut, ia menilai informasi mengenai penutupan seluruh akses hingga menyebabkan pemilik kebun tidak dapat beraktivitas tidak sesuai dengan kondisi yang ditemukan saat peninjauan.
“Faktanya tidak demikian. Masih ada jalan lain menuju kebun karet tersebut. Jadi, tidak benar jika seluruh akses ditutup sehingga pemilik kebun tidak bisa masuk,” tegasnya.
Meski demikian, Yendisno mengingatkan pentingnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara perusahaan dengan masyarakat. Ia berharap kegiatan mitigasi tetap dapat berjalan tanpa menghambat aktivitas warga, khususnya mereka yang menggantungkan penghasilan dari penyadapan karet.
“Kami berharap ada kerja sama yang baik agar perusahaan tetap bisa melaksanakan mitigasi, sementara masyarakat tetap memiliki akses untuk melakukan penyadapan karet,” katanya.
Sementara itu, Manajer EM BBE 1 PT AEP, Maryadi, menjelaskan bahwa pembuatan parit mitigasi merupakan bagian dari program perusahaan yang telah direncanakan sejak 2026 dan akan berlanjut pada 2027.
Menurutnya, pembangunan parit dilakukan di sejumlah titik perbatasan wilayah HGU perusahaan dengan area masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pencurian dan kebakaran.
Untuk pekerjaan di lokasi yang ditinjau, parit yang sedang dibangun memiliki panjang sekitar 70 meter dengan lebar dua meter. Pekerjaan tersebut merupakan lanjutan dari pembangunan parit sebelumnya yang telah mencapai kurang lebih satu kilometer.
Maryadi menegaskan, jalur yang ditutup merupakan jalan terobosan atau jalan tikus, bukan jalan umum maupun akses utama masyarakat.
“Perlu kami tegaskan, jalan masyarakat tidak kami tutup. Beberapa jalan desa yang melintasi wilayah HGU, seperti di Desa Ipumea, Wuran, dan Dayu, tetap kami biarkan terbuka karena merupakan akses masyarakat,” jelas Maryadi.
Ia mencontohkan sejumlah akses di Divisi 2, Divisi 3, dan Divisi 4 yang tetap terbuka meskipun berada di dalam wilayah HGU perusahaan.
Khusus mengenai kebun karet milik Indra, Maryadi menyebut masih tersedia akses lain menuju lokasi, termasuk dua jalur resmi yang dapat dilalui kendaraan roda empat melalui pos dan kantor divisi perusahaan.
“Jadi, bukan berarti kami memutus seluruh akses menuju kebun karet. Masih ada jalan lain yang bisa digunakan, meskipun jaraknya sedikit lebih memutar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan parit mitigasi merupakan kebijakan dan program manajemen perusahaan yang dilaksanakan di atas lahan HGU PT AEP. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan tindakan spontan ataupun bertujuan membatasi aktivitas masyarakat.
Maryadi berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antara perusahaan dan warga. Terlebih, masyarakat dari sejumlah desa sekitar, seperti Ipumea, Wuran, Dayu hingga Pulau Bali, juga bekerja di lingkungan perusahaan.
“Pada prinsipnya, kami ingin terus bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah desa. Kami tidak memiliki niat menghambat masyarakat mencari nafkah, tetapi ingin menjaga keamanan wilayah perusahaan sekaligus mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat,” ungkapnya.
Maryadi juga mengapresiasi kehadiran jajaran DAD Kecamatan Karusen Janang yang telah meninjau langsung lokasi. Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan dapat dibicarakan berdasarkan kondisi faktual dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. (man)
Editor: Sari Fatimah








































