TAMIANG LAYANG – Rencana pembangunan Balai Rehabilitasi Narkotika Terpadu di Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, mulai dimatangkan. Tak sekadar menyiapkan lahan dan bangunan, pemerintah daerah juga didorong memastikan kesiapan sumber daya manusia serta kualitas layanan sesuai standar nasional.
Penekanan tersebut mengemuka dalam audiensi Bupati Barito Timur M. Yamin bersama Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop dengan Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Amrita Devi, beserta jajarannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, BNN memberikan pendampingan teknis untuk mendukung percepatan pembangunan balai rehabilitasi sekaligus pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Barito Timur.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menyiapkan lahan seluas 15 hektare yang merupakan hibah untuk pembangunan fasilitas tersebut. BNN selanjutnya memberikan arahan teknis, termasuk terkait desain prototipe bangunan agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan rehabilitasi.
BNN menekankan bahwa pembangunan fasilitas rehabilitasi harus mengacu pada standar nasional. Hal itu tidak hanya menyangkut kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga kesiapan tenaga pelaksana, kapasitas layanan, serta kesinambungan proses pemulihan.
“Penyelenggaraan rehabilitasi harus mengacu pada standar nasional, baik dari sisi sarana dan prasarana, tenaga pelaksana, maupun kualitas layanan. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan secara matang agar fasilitas yang dibangun benar-benar mampu memberikan pelayanan rehabilitasi secara optimal,” demikian penekanan BNN dalam pembahasan tersebut.
Perencanaan fasilitas mengacu pada Buku Desain Model BNN RI Tahun 2020 dan SNI 8807:2022. Balai tersebut dirancang menyediakan layanan rawat inap dan rawat jalan Tipe 1, dengan fasilitas pendukung seperti detoksifikasi, pemeriksaan medis dan fisik, ruang konseling privat, serta ruang intervensi krisis.
Layanan juga direncanakan menjangkau kelompok laki-laki, perempuan, hingga anak-anak dengan kebutuhan penanganan yang disesuaikan.
Aspek sumber daya manusia turut menjadi perhatian. Jumlah dan kompetensi tenaga pelaksana nantinya harus disesuaikan dengan kapasitas tempat tidur serta kebutuhan operasional balai rehabilitasi.
Dalam pembahasan pembentukan BNNK Barito Timur, disampaikan pula bahwa terdapat 23 formasi pegawai yang telah melalui proses seleksi ketat. Kesiapan personel tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung operasional kelembagaan di daerah.
Selain proses pemulihan, BNN juga mendorong adanya kesinambungan layanan atau continuum of care. Artinya, penanganan tidak berhenti ketika seseorang menyelesaikan program rehabilitasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan pascarehabilitasi hingga proses reintegrasi sosial.
Untuk mendukung pemulihan dan kemandirian peserta, peluang pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi turut dibahas. Sektor pertambangan juga menjadi salah satu peluang yang dapat dijajaki untuk mendukung penyerapan tenaga kerja bagi mereka yang telah menyelesaikan rehabilitasi dan memenuhi persyaratan.
Dengan pendampingan BNN, pembangunan Balai Rehabilitasi Narkotika Terpadu di Barito Timur diharapkan tidak sekadar menghadirkan fasilitas fisik, tetapi menjadi pusat layanan pemulihan yang memenuhi standar, memiliki tenaga profesional, serta mampu membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan sosial secara produktif. (*)
Editor : Sari Fatimah
Sumber: Humas BNN RI
