Tamiang Layang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Kabupaten Barito Timur menggelar Diskusi Publik Rancangan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Barito Timur Tahun 2026–2030 di Ruang Rapat Kantor Bupati Barito Timur, Jumat (19/12/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan dokumen KRB sebagai dasar perencanaan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.
Diskusi publik tersebut dihadiri Bupati Barito Timur M. Yamin yang diwakili Asisten I Setda Bartim Ari Panan P. Lelu, Tim Penilai Indeks Ketahanan Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengikuti kegiatan secara daring, Tim Ahli dan Akademisi dari LPPM Universitas Palangka Raya, kepala perangkat daerah, camat, serta perwakilan instansi vertikal.
Asisten I Ari Panan P. Lelu menyampaikan bahwa Kabupaten Barito Timur memiliki karakteristik geografis dan lingkungan yang beragam sehingga berpotensi menghadapi berbagai jenis bencana, baik bencana alam, nonalam, maupun bencana sosial. Potensi bencana yang dihadapi antara lain banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan.
“Sebab itu, pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara reaktif semata, melainkan harus direncanakan secara sistematis, terukur, dan berbasis data,” ungkap Ari Panan.
Ia menjelaskan, Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2026–2030 dinilai memiliki peran strategis karena memuat peta bahaya, peta risiko, peta kerentanan, serta rekomendasi penanganan dan pengurangan risiko bencana sesuai dengan karakteristik wilayah. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam RPJMD, RKPD, dan perencanaan sektoral.
Menurutnya, melalui diskusi publik ini, BPBD Damkar Kabupaten Barito Timur membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif, agar dokumen KRB yang disusun benar-benar relevan dengan kondisi lapangan dan dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur berharap diskusi ini mampu memperkuat sinergi lintas sektor serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Barito Timur yang tangguh terhadap bencana dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (LG/AK)
