Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya, melalui Asisten III Setda Mura, Andri Raya, mewakili Bupati Heriyus, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025).
Rakor rutin mingguan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti dari ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Mura, Kantor Bupati Murung Raya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Daerah diminta terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” ujar Tito.
Tito juga menyoroti empat komoditas utama penyumbang inflasi, yaitu beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras, yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan operasi pasar, fasilitasi transportasi pangan, serta penyerapan hasil produksi lokal guna menjaga kestabilan harga.
Pemerintah pusat menargetkan tingkat inflasi nasional tetap terjaga di bawah 3 persen year-on-year hingga akhir 2025.
Selain isu inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR turut membahas Program Tiga Juta Rumah, sebagai program prioritas nasional periode 2025 – 2029 untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Daerah didorong mempercepat proses perizinan pembangunan, penyediaan lahan strategis, serta memberikan kemudahan administrasi bagi pengembang. Program ini diharapkan memberi dampak positif terhadap ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan pertumbuhan industri bahan bangunan lokal.
Kemendagri juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Pemda, BPS, dan Kementerian PUPR agar pelaksanaan program perumahan berjalan tepat sasaran. Daerah yang memiliki kesiapan lahan dan dukungan pembiayaan akan menjadi prioritas dalam tahap awal pelaksanaan program tersebut. (AK)
Baca juga: Bupati Pulang Pisau Ajak Warga Lawan Provokasi Medsos
Baca juga: Sepuluh Damang Sepakat Bawa Kasus Ahli Waris Nertian Lenda ke Sidang Adat
