PURUK CAHU – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Murung Raya, Likon, mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Murung Raya bagi aparatur pemerintah desa.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan sangat penting agar penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan tertib, transparan, serta tepat sasaran.
Ia menilai, pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan administrasi, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang baik terhadap regulasi dan prinsip tata kelola anggaran. Dengan bekal tersebut, aparatur desa diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus meminimalkan kesalahan dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran.
Likon juga mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan di masing-masing desa. Dengan begitu, anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga.
Selain ketepatan penggunaan anggaran, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga harus diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam pengawasan juga dinilai penting agar penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai peruntukannya.
“Saya berharap melalui Bimtek tersebut, para kepala desa dan perangkat desa dapat semakin memahami tata cara pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes),” tuturnya, Jumat (13/11/2026).
Likon menambahkan, pengelolaan anggaran desa yang baik akan berdampak pada kelancaran pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur seperti Bimtek perlu terus dilakukan agar pemerintahan desa semakin tertib, profesional, dan bertanggung jawab.
DPRD Murung Raya, lanjutnya, mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Harapannya, setiap anggaran yang dikelola tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi kemajuan dan kemandirian desa. (*)
Editor: Logman Susilo








































