MUARA TEWEH – Sejumlah agenda strategis terkait arah kebijakan anggaran dan pembangunan Kabupaten Barito Utara dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (16/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD tersebut dihadiri Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini. Turut hadir Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Terdapat tiga agenda utama dalam rapat paripurna tersebut. Pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.
Kedua, penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketiga, penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap satu Raperda lainnya.
Pada agenda pembahasan APBD 2027, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhirnya sebagai bagian dari tahapan pembahasan kebijakan anggaran daerah. Pandangan fraksi menjadi salah satu unsur penting dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, melalui pidato pengantar Raperda RTRW, pemerintah daerah menyampaikan landasan pengaturan pemanfaatan, penataan, dan pengendalian ruang wilayah. Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah, terpadu, dan memperhatikan aspek keberlanjutan.
Selain itu, penyampaian pidato pengantar terhadap Raperda lainnya menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama DPRD dalam memperkuat landasan regulasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pembahasan ketiga agenda tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan strategis daerah. Terlebih, kebijakan anggaran dan regulasi tata ruang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan serta pemanfaatan potensi wilayah.
Melalui rapat paripurna ini, diharapkan seluruh tahapan pembahasan dan penetapan peraturan daerah dapat berjalan optimal dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, efektivitas pengelolaan anggaran, serta pembangunan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara. (*)
Editor: Logman Susilo






































