PURUK CAHU – DPRD Kabupaten Murung Raya mendorong setiap desa memiliki minimal dua kelompok tani aktif, masing-masing bergerak di sektor peternakan dan perkebunan. Tidak sekadar dibentuk, kelompok tani tersebut diharapkan mendapat pembinaan dan pendampingan berkelanjutan hingga mampu menghasilkan serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rejikinoor, S.Sos. Menurutnya, keberadaan kelompok tani perlu diperkuat agar program bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
“Kita dorong satu desa minimal ada dua kelompok tani, yaitu satu kelompok tani ternak dan satu kelompok tani kebun,” ucapnya.
Rejikinoor menegaskan, pembentukan kelompok tani harus diikuti dengan pembinaan yang konsisten. Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu memastikan kelompok tersebut berjalan aktif, memiliki kemampuan mengelola bantuan, dan mampu mengembangkan usaha hingga memperoleh hasil yang memadai.
“Kedua kelompok tani tersebut harus dibina, dibimbing, dan dikawal hingga memperoleh hasil yang memadai. Sehingga jangan hanya dibentuk, dan ditinggalkan,” lanjut politisi PPP tersebut.
Ia menerangkan, langkah ini penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal. Kelompok tani peternakan maupun perkebunan juga memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian masyarakat serta ketahanan pangan daerah.
“Kedua kelompok tani tersebut memiliki peran strategis, dan saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian masyarakat, juga ketahanan pangan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rejikinoor mengingatkan agar pemberian bantuan pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bibit, pupuk, pakan, obat-obatan ternak, maupun peralatan pertanian.
Menurutnya, seluruh bantuan tersebut harus disertai pendampingan teknis agar dapat digunakan secara maksimal. Tanpa bimbingan yang memadai, bantuan berisiko tidak berkembang atau justru terbengkalai karena keterbatasan pengetahuan penerima.
Ia mendorong pembinaan dilakukan melalui bimbingan teknis sebelum bantuan digunakan, pendampingan dan penyuluhan secara rutin, serta evaluasi hasil secara berkala.
“Pembinaan harus dilakukan melalui bimbingan teknis sebelum penggunaan, pendampingan penyuluhan rutin, serta evaluasi hasil secara berkala. Karena keberhasilan program dinilai bukan dari laporan administratif, melainkan dari peningkatan kesejahteraan petani,” pungkasnya. (*)
Editor: Logman Susilo







































