PURUK CAHU – Ketepatan program pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas data yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Sebab itu, pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan mutakhir dinilai penting agar program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, yang mendorong optimalisasi pemanfaatan data kependudukan sebagai salah satu dasar utama perencanaan pembangunan daerah.
Dukungan tersebut sejalan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Senin (16/11/2026).
Dina menilai, data kependudukan memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan data yang valid, pemerintah daerah dapat menentukan program prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Dengan dukungan data yang valid, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan penduduk, menyusun program prioritas, serta meningkatkan ketepatan sasaran berbagai pelayanan dan bantuan pemerintah,” kata Dina.
Berdasarkan laporan Kepala Dinas Dukcapil Murung Raya, Gema Topandas Tidja, rapat koordinasi tersebut melibatkan 16 perangkat daerah yang menjadi mitra kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
Dari hasil evaluasi, tercatat empat OPD memiliki masa berlaku PKS yang telah berakhir atau nonaktif. Kemudian, tujuh OPD akan memasuki masa akhir kerja sama pada 1 Desember 2026, sedangkan lima OPD lainnya masih memiliki PKS aktif hingga 22 September 2027.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Murung Raya mendorong perangkat daerah yang masa berlaku kerja samanya telah berakhir maupun yang segera berakhir agar secepatnya melakukan perpanjangan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Namun, optimalisasi pemanfaatan data juga harus diimbangi dengan perhatian terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi. Penggunaan data kependudukan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaan informasi penduduk.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Selain optimalisasi pemanfaatan, aspek keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat juga harus menjadi perhatian. Penggunaan data kependudukan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaan informasi penduduk,” imbuh Dina.
DPRD berharap sinergi antara Dinas Dukcapil dan seluruh perangkat daerah terus diperkuat. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan data yang baik, perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya diharapkan semakin terarah, terukur, dan tepat sasaran. (*)
Editor: Sari Fatimah







































