TAMIANG LAYANG – Bupati Barito Timur M. Yamin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar.
Bupati Bartim M. Yamin melalui Sekretaris Daerah Misnohartaku menyampaikan bahwa penyampaian laporan keuangan ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, sesuai Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah daerah wajib disampaikan oleh gubernur, bupati, atau wali kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa BPK memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah diserahkan.
“Penyampaian LKPD ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Misnohartaku.
Ia juga menyebutkan, pada hari yang sama terdapat enam kabupaten di Kalimantan Tengah yang menyerahkan LKPD unaudited ke BPK, yakni Barito Timur, Gunung Mas, Sukamara, Pulang Pisau, Seruyan, dan Lamandau.
Sementara itu, sehari sebelumnya dua kabupaten lainnya telah lebih dulu menyerahkan laporan keuangan, yaitu Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur.
Khusus untuk wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kabupaten Barito Timur menjadi daerah pertama yang menyerahkan LKPD unaudited tahun 2025.
Misnohartaku turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan camat yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan, sekaligus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintah daerah.
“Dengan SDM yang berkualitas, tentu akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja di seluruh organisasi perangkat daerah,” pungkasnya. (*)
Editor: Logman Susilo
