PURUK CAHU – Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Murung Raya memerlukan dukungan sistem administrasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi antarinstansi. Hal tersebut menjadi sorotan DPRD Kabupaten Murung Raya menyusul digelarnya Rapat Koordinasi Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2026 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat, Senin (16/11/2026).
Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, menjelaskan bahwa pemanfaatan data kependudukan yang mutakhir akan mempermudah perangkat daerah dalam memetakan kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan publik maupun penyaluran bantuan dapat diterima warga secara tepat sasaran.
“Dengan dukungan data yang valid, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan penduduk, menyusun program prioritas, serta meningkatkan ketepatan sasaran berbagai pelayanan dan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi yang diikuti 16 perangkat daerah mitra kerja sama tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Mura, Gema Topandas Tidja, memaparkan bahwa empat OPD berstatus PKS telah nonaktif, tujuh OPD akan berakhir pada 1 Desember 2026, serta lima OPD masih berlaku hingga 22 September 2027.
Menanggapi laporan tersebut, Dina mendorong seluruh OPD yang masa berlaku kerja samanya habis atau mendekati batas akhir agar segera melakukan perpanjangan demi menjaga kelancaran akses pelayanan kepada warga, sembari tetap menjamin perlindungan dan kerahasiaan data pribadi penduduk sesuai regulasi.
Sinergi berkelanjutan antara Dinas Dukcapil dan seluruh perangkat daerah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya birokrasi yang responsif serta menghadirkan layanan publik yang semakin prima bagi masyarakat Bumi Tana Malai Tolung Lingu. (*)
Editor: Logman Susilo








































