PURUK CAHU – DPRD Kabupaten Murung Raya terus mengawal terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam merespons Rapat Koordinasi Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemkab Murung Raya melalui Dinas Dukcapil, Senin (16/11/2026).
Kalangan legislatif menilai bahwa arah kebijakan dan pengalokasian anggaran pembangunan daerah harus bertumpu pada data kependudukan yang valid agar tidak meleset dari sasaran.
“Dengan dukungan data yang valid, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan penduduk, menyusun program prioritas, serta meningkatkan ketepatan sasaran berbagai pelayanan dan bantuan pemerintah,” kata Waket I DPRD Mura, Dina Maulidah.
Guna memastikan kesinambungan pemanfaatan data di lingkup pemerintahan, DPRD Mura mencermati laporan Kepala Dinas Dukcapil Mura, Gema Topandas Tidja, terkait status 16 OPD mitra, yakni empat OPD dengan PKS nonaktif, tujuh OPD yang berakhir pada 1 Desember 2026, dan lima OPD yang masih aktif hingga 22 September 2027.
Dina menegaskan bahwa percepatan perpanjangan PKS bagi OPD terkait merupakan langkah mutlak untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, diiringi disiplin tinggi dalam menjaga keamanan informasi kependudukan warga sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan yang solid antara Dukcapil dan seluruh OPD, DPRD Mura berharap setiap program pembangunan daerah memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. (*)
Editor: Logman Susilo








































