PURUK CAHU – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rumiadi, mengingatkan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar berorientasi pada besarnya alokasi anggaran, tetapi benar-benar mengutamakan program prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan setelah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan di Gedung DPRD Murung Raya, Puruk Cahu, Jumat (20/11/2026).
Rumiadi menyambut baik tercapainya kesepakatan tersebut. Menurutnya, KUA-PPAS merupakan tahapan penting yang menentukan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah untuk tahun berikutnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesepakatan tersebut harus menjadi pijakan untuk menghasilkan APBD yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya memenuhi target perencanaan pemerintah daerah.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif, lanjutnya, sangat diperlukan agar setiap kebijakan anggaran dapat disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berdasarkan proyeksi dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya direncanakan mencapai Rp1,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp104,5 miliar, pendapatan transfer Rp1,3 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,3 miliar.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp463,5 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama. Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0,00.
Besarnya proyeksi belanja daerah tersebut menjadi perhatian penting dalam penyusunan APBD agar alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata.
Rumiadi menegaskan, DPRD melalui fungsi anggaran dan pengawasan memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses penganggaran berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.
Ia juga berharap program-program yang nantinya ditetapkan dalam APBD 2027 mampu memperkuat pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok Murung Raya.
Dengan tercapainya kesepakatan KUA-PPAS tersebut, DPRD berharap tahapan penyusunan APBD 2027 dapat berjalan optimal sehingga anggaran daerah tidak hanya terserap dalam kegiatan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor: Logman Susilo







































