PALANGKA RAYA – Persoalan limbah hingga kebutuhan sarana wisata yang disampaikan masyarakat Kabupaten Katingan mendapat perhatian Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Agie. Ia memastikan aspirasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan agar mendapat tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Agie mengatakan, tidak semua persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditangani langsung oleh pemerintah provinsi. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk membahas persoalan yang menjadi kewenangan daerah setempat.
“Masalah limbah dan objek wisata adalah kewenangan kabupaten/kota. Jadi, seperti masalah limbah ini, tentu akan kita koordinasikan dengan Pemkab Katingan untuk penanganannya,” ujarnya.
Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap menerima keluhan. Komunikasi dengan instansi yang berwenang perlu dilakukan agar persoalan tersebut dapat dibahas dan dicarikan solusi sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Selain masalah limbah, Agie juga menyoroti usulan masyarakat mengenai penyediaan sarana wisata yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan desa di Kabupaten Katingan.
Ia menyebutkan, usulan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten agar dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Mereka meminta sarana wisata dari Kabupaten Katingan, maunya untuk desa. Nah, itu nanti akan kami usulkan ke Pemkab,” katanya.
Agie mengungkapkan, koordinasi awal dengan pihak terkait telah mulai dilakukan. Ia berharap komunikasi tersebut dapat membuka ruang pembahasan lebih lanjut, baik mengenai penanganan limbah maupun kebutuhan sarana wisata yang disampaikan masyarakat.
“Saat ini sudah kami mulai koordinasi ya, jadi ditunggu saja,” ucapnya.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang dihimpun melalui pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah desa akan tetap menjadi perhatian. Namun, tindak lanjut setiap usulan perlu mempertimbangkan pembagian kewenangan antarinstansi serta ketersediaan anggaran.
Agie berharap koordinasi antara DPRD Kalteng dan Pemkab Katingan dapat memberikan kejelasan mengenai langkah penanganan berikutnya, sehingga aspirasi masyarakat tidak sekadar menjadi catatan, tetapi juga dapat diperjuangkan sesuai prioritas pembangunan daerah. (*)
Editor: Logman Susilo
