KUALA KAPUAS – Pemadaman listrik bergilir yang berlangsung cukup lama di sejumlah wilayah Kabupaten Kapuas mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Keluhan pelanggan pun menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kapuas.
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, S.Hut., M.M., meminta PT PLN segera mengatasi persoalan tersebut agar pasokan listrik kembali normal. Ia juga mendorong PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman berkepanjangan.
“Gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari, juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, perkantoran, sektor pendidikan, hingga pelayanan publik,” ungkapnya.
Menurut Ardiansah, masyarakat sebagai pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan listrik yang andal. Terlebih, kewajiban pelanggan telah dipenuhi melalui pembayaran tagihan tepat waktu maupun pembelian token listrik sesuai ketentuan.
Karena itu, ketika terjadi gangguan pelayanan dalam waktu lama, PLN diharapkan mengambil langkah yang berpihak pada perlindungan hak konsumen, termasuk memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak.
“Langkah tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PLN sekaligus memberikan kepastian bahwa hak pelanggan tetap terlindungi,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta PLN lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mulai dari penyebab pemadaman, estimasi waktu perbaikan, hingga langkah yang dilakukan untuk memulihkan pasokan listrik.
“Informasi dan komunikasi yang baik akan membantu masyarakat mempersiapkan diri, agar meminimalkan dampak akibat terhentinya pasokan listrik,” jelasnya.
Awo, sapaan akrab Ardiansah, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi berulang kali telah memicu banyak keluhan masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha yang aktivitas produksi maupun pelayanannya ikut terganggu.
“Sejumlah pelaku usaha bahkan mengalami penurunan pendapatan akibat aktivitas produksi dan pelayanan yang terganggu. Di sisi lain, masyarakat juga kesulitan menjalankan aktivitas rumah tangga, sementara fasilitas umum seperti layanan kesehatan dan pendidikan ikut terdampak,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Kapuas mendorong pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berkoordinasi dengan PLN guna mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Langkah itu dinilai penting agar keandalan pasokan listrik di Kabupaten Kapuas dapat ditingkatkan.
“Kita mendorong pemerintah daerah bersama pihak terkait, agar terus berkoordinasi dengan PLN guna mencari solusi dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kabupaten Kapuas,” pungkasnya. (*)
Editor: Logman Susilo
