Tamiang Layang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur, Trikorianto, menyoroti dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas langsung terhadap daerah, termasuk Barito Timur.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pemangkasan anggaran dari pusat diperkirakan mencapai 30–36 persen, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai program kerja.
“Kondisi ini memang tidak mudah, tapi kita harus realistis. Artinya, mana yang benar-benar prioritas, itu yang kita dahulukan. Yang tidak prioritas sementara bisa ditangguhkan dulu,” ujar Trikorianto, saat ditemui di Tamiang Layang, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, salah satu imbas pemangkasan tersebut adalah adanya penyesuaian dalam alokasi belanja daerah, termasuk dana cadangan untuk gaji pegawai yang berkisar 1,5 hingga 2,5 persen. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga agar kebutuhan dasar, termasuk pembayaran gaji ASN, tetap terpenuhi.
“Jangan sampai ada yang dikorbankan, apalagi menyangkut hak pegawai. Semua harus dihitung dan disesuaikan dengan kondisi riil daerah,” tambahnya.
Sebagai mantan birokrat, Trikorianto memahami dinamika penyusunan anggaran. Ia menilai, proses pembahasan APBD murni ke depan perlu dilakukan secara lebih mendalam dan terarah agar efisien serta tepat sasaran.
“Kalau dulu pembahasan cuma lima atau sepuluh menit, sekarang bisa satu sampai dua jam. Kita ingin pembahasan benar-benar fokus agar tidak ada program yang tumpang tindih,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa dampak negatif pemangkasan anggaran kemungkinan besar akan terasa pada sektor pembangunan fisik. Beberapa proyek prioritas bahkan terancam tidak maksimal, termasuk pembangunan infrastruktur vital seperti jembatan yang kondisinya sudah rusak.
“Kalau dana terbatas, otomatis pembangunan tidak bisa maksimal. Ada jembatan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan, tapi terpaksa ditunda karena anggaran belum cukup,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD Barito Timur tetap mendukung langkah pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian anggaran. Dewan akan terus berkoordinasi dengan pihak eksekutif agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Suka tidak suka, kita semua terdampak. Tapi yang terpenting, jangan sampai ada pelayanan publik yang terganggu dan masyarakat dirugikan,” pungkasnya. (AK)
Baca juga: Jalan Sehat Hari Santri Nasional di Murung Raya Berlangsung Meriah
Baca juga: Pemkab Bartim Terima Kunjungan Komisi Informasi Kalteng
